Pancasila antara Zaman Majapahit dan Masa Kini

Pancasila yang kini dikenal luas orang Indonesia sebagai dasar negara ternyata telah termuat dalam kitab kuno dari zaman Majapahit. Kitab kuno tersebut tepatnya adalah Desawarnana alias Nagarakrtagama, hasil penulisan pada 1365. Dalam kitab karya Mpu Prapanca tersebut, Pancasila termuat dalam pupuh 43. Tepatnya lagi menjadi suatu frase di antara kata-kata bahasa Kawi“..., yatnā gegwani pañca śīla kṛtā sangskārā bhiṣḕkā krama, ...”, yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah “..., waspada dan teguh memegang pancasila, berlaku mulia
melaksanakan upacara suci, ...”.​

Penggal kalimat di atas menunjukkan bahwa konsep frase Pancasila sudah dikenal tujuh abad silam. Saat itu, kekuasaan terbesar bernama Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Rajasa Nagara atau Raja Hayam Wuruk. Namun, Pancasila ala Majapahit tadi bukanlah tepat berisi rumusan dasar negara Indonesia saat ini. Pancasila ala Majapahit merupakan lima pantangan yang menjadi lima pedoman tingkah laku yang utama dalam pelaksanaan kesusilaan

Kitab Sutasoma karya pujangga lainnya dari zaman Majapahit, yakni Mpu Tantular, menguraikan rincian dari lima pantangan tadi. Pertama adalah tidak boleh melakukan kekerasan. Kedua tidak boleh mencuri. Ketiga tidak boleh berjiwa dengki. Keempat tidak boleh berbohong. Terakhir atau kelima adalah tidak boleh minum minuman keras yang memabukkan.

Pancasila ala Majapahit dan Pancasila yang kini menjadi dasar negara Indonesia sejatinya lebih banyak berkaitan dalam hal kesamaan istilah penamaan. Secara isi dua macam Pancasila yang berbeda zaman ekstensi tersebut berlainan pula. Pancasila yang menjad dasar negara Indonesia bersumber dari konsep yang dipidatokan Sukarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Itu terdiri dari Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan. Rumusan Pancasila ala Sukarno 1 Juli 1945 ini kemudian dirumuskan lebih lanjut lagi sebanyak dua kali, yakni menjadi Piagam Jakarta, lalu pada akhirnya menjadi rumusan ala Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Alinea 4.

Sekalipun secara rumusan kata-kata ada perbedaan jelas, apa yang menjadi bagian Pancasila ala Majapahit pastilah bisa diakui sebagai perilaku terpuji yang sesuai dengan Pancasila rumusan 1945, mulai dari Pidato Sukarno 1 Juni hingga Alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Dengan begitu, rasanya bisa disebut juga bahwa yang dipaparkan Sukarno pada 1 Juni 1945, lalu disambung oleh kerja para anggota BPUPKI maupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah tindakan pejuang revolusi sekaligus Bapak Bangsa menggali warisan berfaedah dari leluhurnya.  RESTU A RAHAYUNINGSIH (Peneliti Museum Ullen Sentalu).