“…wontên malih jampi watuk lisah klapa | kunci asêm-kawak nanging mawi donga|Illa iya Allahu amung punika …”
– Serat Centhini jilid III tembang Lonthang kaca 323

KUTIPAN tembang Lonthang kaca 323 dari jilid III Serat Centhini di atas meresepkan obat batuk (jampi watuk). Dibuat dari ramuan temu kunci (kunci) dan asam kawak (asem-kawak) yang dihaluskan lalu dicampur minyak kelapa (lisah klapa). Minumnya sembari merapal sekelumit doa.
​

“Dan jika sekarang Islam dan higiene beriringan, dan jika tiap dokter di suatu wilayah Islam mencurahkan lebih banyak perhatian daripada sekarang pada agama yang dianut masyarakat tempat ia bekerja – karena ia propaganda pengobatan Barat modern yang ditunjuk – maka konstruksi pendidikan kesehatan bagi muslim-Indonesia berdasar banyak teks suci dalam Quran dan Hadis sangat mungkin di masa datang.”
Romali dalam jurnal GNTI tahun 1933: 881

​PENDUDUK pribumi berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka pun memiliki keyakinan, adat, dan pandangan sendiri tentang kesehatan serta pengobatan. Semasa Belanda memertuan Nusantara, hal demikian menjadi tantangan bagi para tenaga medis Belanda. Khususnya di Jawa dan Madura yang berpenduduk 9,5 juta pada 1850, banyak sumber mengisahkan tentang berbagai cara penolakan penduduk pribumi terhadap pengobatan dan tenaga kesehatan Barat. Penduduk pribumi lebih suka dirawat dan berobat ke dukun pribumi ketimbang ke dokter Eropa.

SEKOLAH sebagaimana kini lazim dikenal khalayak Indonesia adalah berakar dari peradaban Barat. Embrio darinya baru mulai dikenal di Kepulauan Nusantara sejak abad XVII, tapi menyebar secara signifikan sejak awal abad XIX. Pada masa sebelum menyebarnya sekolah ala Barat, lembaga pendidikan kuno yang dikenal masyarakat Jawa dan kurang lebih menjalankan fungsi mirip dengannya adalah padepokan dan lalu pesantren.

​Di sini dan kali ini, perihal yang terutama hendak diulas lebih lanjut adalah figur guru dalam padepokan dan pesantren. Harapannya adalah dapat membantu hadirnya pemahaman yang lebih baik dan kontekstual seputar padepokan dan pesantren, khususnya pada kurun pra abad XIX.

“…Karena mereka menjaga hutan alang-alang di Gunung Lejar, maka mereka haruslah dibebaskan dari pajak apa pun… ”
Titah resmi Bhatara Hyang Wisesa, Wikramawarddhana, untuk masyarakat Desa Katiden sebagaimana tercantum dalam Prasasti Katiden II (1395 M)

SEBAGAIMANA dapat dibaca dari nukilan Prasasti Katiden II yang diterbitkan pada tujuh abad silam, penduduk Desa Katiden dianugerahi hak istimewa oleh penguasa pusat Majapahit. Penduduk dari desa yang kini termasuk bagian daerah Malang tersebut beroleh anugerah demikian tadi karena dipandang mampu menjaga kelestarian lingkungan di Gunung Lejar, khususnya hutan alang-alang di sana. Mereka menghindarkannya dari kebakaran, baik itu yang berpenyebab perilaku sengaja maupun tidak sengaja oleh manusia, atau juga yang berpenyebab alami berupa cuaca kering musim kemarau. Dengan begitu, penduduk Katiden tentunya mengembangkan perilaku pemanfaaatan hutan menurut kaidah yang menjunjung pelestarian: tidak melakukan perambahan dengan teknik pembakaran, tidak pula melakukan penebangan liar.

“Terutama ladang dan sawah segala tanam-tanaman, agar tetap subur, peliharalah,”
Sabda dari Bhre Wengker, Wijayarajasa, dalam suatu perayaan besar bulan Caitra pada era Maharaja Hayam Wuruk
(pupuh LXXXVIII kitab Desawarnana/Nagarakretagama)

KATA-kata yang dikutip di awal tadi tepatnya merupakan bagian amanat Wijayarasa, satu di antara enam orang paling berkuasa di Kemaharajaan Majapahit pada medio abad XIV, di hadapan para pejabat segala lapisan pemerintahan dari seantero negeri. Kala itu, Maharaja Hayam Wuruk baru saja membuka ladang Watsari, sementara Bhre Singasari membuka ladang di Sagala, lalu Wijayarasa sendiri selaku Bhre Wengker membuka hutan Surabana, Pasuruan, dan Pajang. Dalam amanatnya, Wijayarajasa menekankan pentingnya ikhtiar berikut tindakan serius untuk memajukan kesejahteraan segenap masyarakat desa, tetapi dengan tidak melupakan pemeliharaan terhadap lingkungan sekitarnya.